Bandung, karawangexpresnews.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taupik Ismail, menyampaikan kritik terhadap pola komunikasi politik dan sosial yang digunakan oleh pimpinan Jawa Barat dalam menyikapi berbagai permasalahan di lapangan. Hal ini disampaikan dalam rapat sidang DPRD Jabar belum lama ini.
Menurut Pipik, solusi yang diambil oleh para pemangku kebijakan memang penting, namun harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dan mendalam. Ia mencontohkan penanganan banjir di Karangligar yang sempat dijanjikan akan dibangunkan 1.000 rumah bagi warga terdampak. Namun, dalam pelaksanaannya, janji tersebut tidak berjalan mulus karena adanya berbagai kendala teknis dan administratif yang muncul setelah dilakukan kajian lebih lanjut.
“Kami mengkritisi komunikasi politik dan sosial yang disampaikan oleh pimpinan Jawa Barat ketika memberikan solusi atas masalah-masalah sosial di lapangan. Solusi memang perlu, tapi jika tidak berdasarkan kajian mendalam dan hanya analisa awal, maka bisa terjadi seperti kasus banjir Karangligar,” tegas Pipik.
Ia berharap, kejadian seperti ini dapat menjadi pembelajaran bersama, baik bagi pemerintah provinsi maupun pihak-pihak terkait lainnya, agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar realistis dan dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.
Pernyataan ini menjadi catatan penting bagi Pemprov Jabar untuk memperkuat perencanaan dan koordinasi dalam penanganan isu-isu sosial yang kompleks, serta memperbaiki pola komunikasi kepada publik agar tidak menimbulkan ekspektasi berlebih yang sulit dipenuhi.
(Aisah)
