Karawangexpresnews.com – Dalam rangka penyebarluasan Peraturan Daerah terkait Anggaran Tahun 2024-2025, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, PIPIK Taufik Ismail, menggelar kegiatan sosialisasi di Desa Gebang Jaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, baru-baru ini.
Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, seperti Sekretaris Desa Gebang Jaya, aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga setempat. Kehadiran mereka menunjukkan antusiasme tinggi terhadap proses pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah.
Dalam sambutannya, Taufik Ismail menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan.
Anggaran bukan hanya sekadar angka, tetapi harus menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman dan partisipasi publik sangat penting dalam hal ini,” ujarnya di hadapan warga.
Air Asin Ancam Pertanian, Warga Usul Pembangunan Pintu Air
Pada kesempatan tersebut, masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang selama ini mereka hadapi. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah masuknya air asin dari Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, yang telah merambah ke wilayah Desa Gebang Jaya.
Dampak dari kondisi ini sangat dirasakan para petani. Sekitar 100 hektar lahan pertanian di dua desa terancam gagal panen akibat terkontaminasi air asin.
Sebagai solusi, warga mengusulkan pembangunan pintu air asin di daerah hulu Sungai Buntu guna mengendalikan masuknya air laut ke area pertanian.
Permintaan Pembuatan Gorong-Gorong untuk Atasi Banjir
Selain masalah air asin, masyarakat Desa Gebang Jaya juga mengeluhkan buruknya sistem drainase yang kerap menyebabkan luapan air dan banjir saat musim hujan. Mereka meminta agar dibangun gorong-gorong air yang memadai guna mencegah kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian.
DPRD Jabar Siap Perjuangkan Aspirasi Warga
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, PIPIK Taufik Ismail menyatakan komitmennya untuk membawa dan memperjuangkan masalah-masalah tersebut ke tingkat provinsi.
Ini adalah tanggung jawab kami di DPRD untuk memastikan suara masyarakat terdengar. Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak eksekutif agar ada tindak lanjut konkret, khususnya dalam mengatasi permasalahan infrastruktur dan dampak perubahan iklim di wilayah pesisir, tegasnya.
Kegiatan ini disambut baik oleh warga setempat. Mereka berharap agar aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti pada tahap dialog saja, tetapi ditindaklanjuti melalui program-program nyata dari pemerintah daerah dan provinsi.
Dengan meningkatnya intensitas perubahan iklim dan dampaknya terhadap wilayah pesisir, masyarakat mendesak agar kebijakan pembangunan lebih berpihak kepada daerah-daerah rawan terdampak.
Di akhir acara, Taufik Ismail menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.
(Aisah)
